Ketua PWI Menyemangati Pemerintah Kabupaten Sampang Terkait Pemangkasan TKD di 2026

Sampang, SuaraGlobal.Net – Rencana Pemangkasan Anggaran Transfer ke Daerah (TKD), dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 memicu kekhawatiran akan turunnya kualitas dalam pelayanan publik di daerah termasuk di provinsi Jawa Timur, sebab selama ini TKD menjadi tulang punggung pembiayaan didalam semua sektor terutama Kesehatan, Pendidikan, serta Infrastruktur.

Dalam konferensi persnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa RAPBN untuk 2026 angka transfer untuk semua daerah akan menjadi sebesar Rp. 650 triliun, jumlah penurunan yang sangat fantastis dengan jumlah diatas Rp. 269 Triliun, perbandingan sangat jauh pada tahun anggaran 2025 yang di tetapkan Rp 919 Triliun, penurunan yang sangat signifikan ini akan berdampak besar pada kinerja pelayanan publik yang sangat tergantung pada Dana Transfer Pusat.

Baca Juga ;  Direksi Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Bersama Staf dan Karyawan Mengucapkan Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia 17 Agustus 2025, Semoga Indonesia Tetap Maju dan Jaya

Menurut Tito Karnavian dengan penurunan tersebut sebagian Dana TKD pada 2026 dialihkan ke belanja agenda prioritas, karena itu pada tahun 2026 mendatang dipastikan seluruh daerah di Indonesia akan terancam program kerjanya dalam membangun daerah terutama di Kabupaten Sampang.

Tanggapan dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kabupaten Sampang Fathor Rahman S.Sos, terkait dengan pemangkasan tersebut akan berdampak dalam berbagai sektor pembangunan yang ada di Kabupaten Sampang ini, termasuk dalam layanan dasar untuk wilayah seluruh Indonesia.

Baca Juga ;  Terkait Kasus Korupsi Chromebook 24, Kepsek dan 2 Pejabat Disdik di Bojonegoro Dipanggil Kejari

“Dampak penurunan TKD yang drastis ini dipastikan mengganggu pelayanan dasar pemerintahan serta memberatkan bagi daerah-daerah dengan kapasitas fiskal kecil seperti yang ada di Kabupaten Sampang,” ucapnya.

Menilai hal tersebut Mamang panggilan akrab Fathor Rahman mengungkapkan sangat prihatin dan cukup menghawatirkan akan dampaknya. “Karena kalau daerah seperti di kabupaten Sampang masih mengandalkan pembangunan dan tergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK),” tambah Mamang.

Mestinya daerah kabupaten Sampang dan termasuk didaerah lain akan terganggu dalam pembangunan strategisnya bila nanti memang ada pemangkasan untuk tahun 2026. (Moh/As)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *