Surabaya, SuaraGlobal.Net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini resmi menjadi kota percontohan nasional dalam penerapan program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital). Kebijakan yang ditargetkan rampung pada 7 Juli 2026 ini dirancang untuk mempercepat, mempermudah, dan memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Berikut adalah informasi penting yang wajib diketahui dan dipahami oleh seluruh warga Kota Surabaya:
1. Proses Cepat Menggunakan Teknologi AI dan Biometrik
Jika dahulu verifikasi penerima bansos membutuhkan waktu berbulan-bulan, kini Pemkot Surabaya memanfaatkan kecerdasan buatan (AI). Sistem digital ini mampu memangkas waktu penilaian kelayakan warga menjadi hanya 15 hingga 45 menit. Proses pencocokan data juga menggunakan teknologi pemindaian wajah (face recognition) yang terhubung langsung dengan data kependudukan nasional untuk menghindari bias dan salah sasaran.
2. Validasi Ketat Melalui Integrasi Data Aset
Sistem Perlinsos Digital ini bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menghubungkan data kemiskinan dengan berbagai instansi.
Sistem akan otomatis mendeteksi kepemilikan aset warga melalui jaringan listrik (PLN), kepesertaan kesehatan (BPJS), hingga kepemilikan kendaraan (Samsat).
• Edukasi Penting bagi Warga:
Pemkot mengimbau warga untuk segera melakukan balik nama atau memperbarui data kepemilikan aset jika aset tersebut sudah dijual. Langkah ini penting agar penilaian objektif sistem digital tidak terhambat oleh data lama yang belum diperbarui.3. Kemudahan Akses dan Pendampingan di Balai RW
Bagi warga yang ingin mendaftar secara mandiri, proses pendaftaran dapat diakses langsung melalui situs resmi Portal Perlinsos Kemensos. Guna mendukung kelancaran program ini, Pemkot Surabaya telah menyiapkan
infrastruktur pendukung:
• Fasilitas Internet: Diskominfo Surabaya telah memperkuat jaringan WiFi gratis di setiap Balai RW dan kantor kelurahan.
• 13.094 Agen Perlinsos:
Pemkot menyiagakan belasan ribu agen lapangan yang terdiri dari ASN, ketua RT/RW, pendamping PKH, dan TKSK. Tugas mereka adalah mendampingi dan mendaftarkan warga miskin (khususnya desil 1 sampai 5) yang tidak memiliki ponsel pintar atau gagap teknologi. Melalui digitalisasi ini, Pemkot Surabaya berkomitmen menciptakan sistem perlindungan sosial yang transparan dan adil. Warga diharapkan berpartisipasi aktif memeriksa keaktifan data kependudukannya agar hak mendapatkan bantuan sosial tidak terhambat. (raka)
