ilustrasi warga mempertanyakan anggaran cctv ke camat krembangan.
Surabaya, SuaraGlobal.Net – Rencana pengadaan fasilitas Closed Circuit Television (CCTV) senilai hampir Rp3 miliar oleh Kecamatan Krembangan menuai gelombang pertanyaan dari masyarakat setempat. Warga menyuarakan aspirasinya agar pihak kecamatan, khususnya Camat Krembangan, bersedia membuka ruang dialog dan memberikan klarifikasi terbuka terkait urgensi anggaran fantastis tersebut di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.
Aspirasi Warga: Desak Prioritas Kesejahteraan dan UMKM
Inti dari keresahan warga terletak pada ketepatan sasaran alokasi APBD Kota Surabaya. Masyarakat menilai bahwa di tengah situasi di mana pelaku usaha mikro (UMKM) masih berjuang mencari modal dan kebutuhan ketahanan pangan warga belum sepenuhnya stabil, anggaran miliaran rupiah untuk perangkat pengawas dirasa kurang menyentuh urusan mendasar masyarakat bawah.
CCTV dianggap tidak memberikan dampak langsung terhadap pemulihan ekonomi keluarga atau pemenuhan kebutuhan pangan harian warga yang saat ini menjadi prioritas mendesak. Karena itu, masyarakat menilai kebijakan penganggaran ini perlu ditinjau kembali agar lebih berpihak pada rasa keadilan sosial.
Mendorong Evaluasi dan Pengawasan Inspektorat
Sebagai tindak lanjut dari dinamika ini muncul dorongan agar Inspektorat Kota Surabaya segera turun tangan. Fungsi pengawasan internal pemerintah daerah diharapkan berjalan optimal untuk mengevaluasi proses perencanaan anggaran di Kecamatan Krembangan.
Langkah evaluasi ini dinilai penting demi memastikan setiap rupiah dari pajak yang dibayarkan rakyat benar-benar dialokasikan untuk program pembangunan yang memiliki dampak langsung (direct impact) terhadap kesejahteraan masyarakat luas.
Tuntutan Komunikasi Publik
dan Evaluasi Kinerja
Bagi masyarakat, esensi dari kepemimpinan publik adalah akuntabilitas dan kesediaan untuk mendengar. Kritik dan pertanyaan yang muncul dari warga idealnya disambut sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan, bukan justru dihindari.
Jika komunikasi publik di tingkat kecamatan terus tersumbat dan penyusunan skala prioritas dinilai tidak selaras dengan kebutuhan riil di lapangan, Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepemimpinan di Kecamatan Krembangan.
Hingga berita ini dipublikasikan, upaya jurnalis untuk menghubungi pihak Kecamatan Krembangan guna mendapatkan konfirmasi, penjelasan teknis, serta perimbangan informasi mengenai proyek pengadaan CCTV ini masih terus diupayakan. Transparansi dari pihak kecamatan sangat dinantikan demi memberikan kejelasan dan menjaga situasi tetap kondusif di tengah masyarakat. (raka)
