Surabaya, SuaraGlobal.Net – Sengkarut perizinan Pasar Rakyat/Pasar Buah di kawasan eks Penjara Koblen, Surabaya, menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Keputusan Pemerintah Kota Surabaya yang sempat menerbitkan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) namun kemudian menariknya kembali dinilai memicu ketidakpastian usaha. Guna memotret dinamika regulasi dan dampaknya bagi pelaku usaha, tim jurnalis SuaraGlobal.Net turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan. Hasil penelusuran di area cagar budaya tersebut menangkap berbagai aspirasi serta rumor yang berkembang di tingkat bawah terkait proses birokrasi perizinan.
Dinamika Lapangan: Isu Prosedur di Balik Layar
Saat melakukan pemantauan dan berbincang dengan pelaku usaha di sekitar lokasi, tim SuaraGlobal.Net mendapati adanya keresahan terkait kepastian hukum operasional pasar. Di sela-sela perbincangan, seorang pelaku usaha mengemukakan desas-desus yang sempat beredar di kalangan internal mengenai rumitnya birokrasi horizontal. Demi menghormati hak narasumber, identitas yang bersangkutan dirahasiakan oleh redaksi berdasarkan hak tolak jurnalistik.
Menurut penuturan sumber tersebut, pola tarik-ulur izin ini memicu berbagai spekulasi di kalangan pedagang, termasuk adanya dugaan pemanfaatan celah regulasi oleh pihak-pihak tertentu yang menjanjikan kemudahan prosedur.
“Izin ini sempat berjalan, namun kemudian dipermasalahkan. Di kalangan bawah sempat ada kasak-kusuk atau isu burung mengenai adanya pihak yang mengklaim bisa menjembatani pengurusan dengan biaya tertentu hingga ratusan juta rupiah agar urusan koordinasi lancar. Namun, kebenaran informasi itu tentu masih simpang siur dan sulit dibuktikan,” ujar sumber tersebut kepada jurnalis SuaraGlobal.Net.
Isu mengenai klaim sepihak dari oknum yang mengaku bisa mengatur perizinan ini menjadi sorotan, mengingat pengawasan cagar budaya melibatkan lintas instansi, termasuk Komisi B DPRD Kota Surabaya yang dikenal vokal mengoreksi izin operasional demi penegakan undang-undang.
Alur Regulasi yang Membutuhkan Kejelasan
Alur penanganan tata ruang dan cagar budaya di eks Penjara Koblen ini memang melewati proses administratif yang panjang:
Penerbitan Izin Awal: Investor mengantongi izin resmi karena lokasi masuk dalam zonasi perdagangan berdasarkan kajian teknis.
Koreksi Legislatif: Komisi B DPRD Surabaya mengingatkan pemkot terkait status Cagar Budaya Tipe C yang harus dilindungi sesuai undang-undang.
Evaluasi Izin: Operasional pasar mengalami penyesuaian konsep untuk menyelaraskan antara aktivitas ekonomi dan pelestarian sejarah.
Hingga saat ini, belum ada bukti hukum yang valid mengenai adanya praktik transaksional di balik proses evaluasi izin tersebut. Asosiasi pedagang dan pihak investor sebelumnya menyatakan bahwa seluruh proses perizinan telah diupayakan mengikuti koridor hukum yang berlaku.
Mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Redaksi SuaraGlobal.Net menegaskan bahwa desas-desus yang berkembang di tingkat lapangan ini sepenuhnya masih memerlukan pengujian fakta secara hukum. Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik, setiap informasi yang bersifat menuduh wajib diverifikasi secara ketat dan mengedepankan asas praduga tak bersalah agar tidak menjadi pembunuhan karakter (character assassination) atau melanggar ketentuan UU ITE terkait pencemaran nama baik.
Pihak DPRD Kota Surabaya dalam berbagai kesempatan resmi menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang mereka lakukan murni didasarkan pada mandat undang-undang untuk menyelamatkan situs bersejarah, bukan karena sentimen kelompok atau kepentingan transaksional.
Publik kini berharap adanya transparansi dan solusi yang berkeadilan dari Pemkot Surabaya agar hak-hak pedagang kecil tetap terlindungi tanpa harus mengorbankan nilai sejarah kota. (raka)
