Surabaya, SuaraGlobal.Net – Rencana penganggaran pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) di wilayah Kecamatan Krembangan dalam APBD 2026 mulai menuai sorotan tajam. Total anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah paket pemasangan kamera pengawas tersebut mencapai hampir Rp3 miliar, sebuah angka yang dinilai fantastis di tengah berbagai persoalan ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius.
Aktivis sekaligus pengamat kebijakan publik di Surabaya, Rusmanto, mempertanyakan urgensi dan rasionalitas dari pengalokasian dana besar tersebut. Saat ditemui sedang menikmati kopi di salah satu kafe di sudut Kota Surabaya, pria yang akrab disapa Bung Rusmanto ini menilai pemerintah kurang peka dalam menyusun skala prioritas.
”Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan mendapatkan modal usaha, sementara program ketahanan pangan juga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” ujar Rusmanto sembari mengaduk kopi hangatnya.
Menurutnya, dengan nilai hampir Rp3 miliar, pemerintah daerah seharusnya mampu menghadirkan program yang jauh lebih menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
Berdasarkan data yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp2,94 miliar hanya untuk pengadaan CCTV di empat wilayah kelurahan, dengan rincian:
Kode RUP 62009495: Pemasangan CCTV di Kelurahan Krembangan Selatan sebesar Rp1.126.398.354.
Kode RUP 62009502: Pemasangan CCTV di Kelurahan Morokrembangan RW 1-9 sebesar Rp1.097.516.345.
Kode RUP 62009483: Pemasangan CCTV di Kelurahan Dupak sebesar Rp577.640.181.
Kode RUP 62009473: Pemasangan CCTV di wilayah Kelurahan Perak Barat sebesar Rp144.410.045.
Bung Rusmanto menegaskan bahwa keamanan lingkungan memang penting, namun penggunaan anggaran miliaran rupiah wajib mempertimbangkan kebutuhan warga yang lebih mendesak dan memiliki dampak ekonomi langsung. Ia menilai, sebelum menggelontorkan dana tersebut, pemerintah perlu membuka secara transparan ke publik mengenai detail teknis proyek.
”Pemerintah harus buka-bukaan. Berapa jumlah kamera yang akan dipasang? Bagaimana spesifikasi perangkatnya, biaya jaringan, biaya operasional, serta apa manfaat konkret yang akan diperoleh masyarakat dari investasi ini?” cecarnya.
Lebih lanjut, ia mengkhawatirkan proyek ini belum melalui kajian kebutuhan yang matang sehingga berpotensi menjadi proyek seremonial yang minim dampak terhadap kesejahteraan warga Krembangan.
”Jangan sampai APBD hanya habis untuk proyek-proyek fisik dan teknologi yang manfaatnya belum tentu dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika UMKM membutuhkan bantuan, ketika harga kebutuhan pokok terus naik, dan ketika program ketahanan pangan masih perlu diperkuat, maka prioritas anggaran harus benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegas Rusmanto sebelum mengakhiri perbincangan.
Bagi Rusmanto, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar APBD tidak sekadar menjadi daftar proyek tahunan, melainkan instrumen nyata untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup warga.
Masyarakat Krembangan kini berhak mendapatkan jawaban: apakah CCTV miliaran ini benar-benar darurat, atau uang rakyat tersebut justru jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk pemberdayaan ekonomi dan penguatan pangan keluarga?. (raka)
