Foto: A. Taufiq, Sekertaris Garda Nasional Indonesia.
Penulis: Tri Widayanto (SuaraGlobal.Net Biro Surabaya)
Surabaya, SuaraGlobal.Net – Seperti diberitakan sebelumnya pada SuaraGlobal.Net, bahwa Eri Cahyadi selaku Wali kota Surabaya memberikan bantuan dana hibah pada Polrestabes Surabaya untuk renovasi pembangunan asrama Polri di Koblen, Surabaya.
Sementara itu Sekertaris Garda Nasional Indonesia, A. Taufiq melalui sambungan teleponnya menyampaikan pandangannya pada media SuaraGlobal.Net.
Berdasarkan aturan, hibah hanya boleh diberikan jika menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemkot Surabaya berargumen bahwa kenyamanan polisi meningkatkan keamanan kota. Namun, hubungan antara “asrama yang bagus” dengan “penurunan angka kriminalitas” adalah korelasi yang lemah dan sulit dibuktikan secara statistik.
Kemandirian Anggaran Instansi Vertikal, Polri merupakan instansi vertikal yang memiliki APBN sendiri melalui Kementerian/Lembaga. Hibah yang terus-menerus dilakukan Pemkot Surabaya akan berisiko menciptakan ketergantungan dan berpotensi menjadi “Double Budgeting” (penganggaran ganda).
Bila tanpa melalui perencanaan dan persetujuan dewan, ini merupakan bentuk kearoganan pimpinan. Dan dikhawatirkan di saat yang sama Polri juga mengalokasikan dana pemeliharaan dari APBN.
Berdasarkan azas Keadilan dan Kepatutan, UU Keuangan Negara menekankan asas kepatutan. Apakah patut memberikan miliaran rupiah untuk hunian aparat sementara ribuan warga masih tinggal di bantaran sungai atau rumah kumuh?
Ini adalah celah “diskresi” yang seringkali melampaui rasa keadilan publik. Antara kenyamanan aparat dan kelangsungan hidup warga Secara moral, kebijakan ini sulit diterima ketika masih banyak warga Surabaya yang menghadapi hambatan sistemik pendidikan salah satu contohnya.
Anggaran hibah ini setara dengan biaya pendidikan ribuan siswa MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang masih kesulitan menebus ijazah atau membeli seragam sekolah.
Di sektor kesehatan, juga masih adanya keluhan antrean panjang di RSUD serta kurangnya fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memadai di beberapa wilayah padat penduduk.
Di kota ini kemiskinan sangat ekstrem, dana belasan miliar tersebut seharusnya dapat digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi atau perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) milik warga sipil yang jauh lebih mendesak daripada asrama instansi vertikal.
Kedepannya, setiap hibah kepada instansi vertikal harus disertai dengan Impact Assessment yang transparan, sejauh mana uang rakyat tersebut benar-benar kembali dalam bentuk layanan keamanan yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar kenyamanan tempat tinggal bagi aparat.
