Foto: Aksi Satpol PP kota Surabaya dalam penertiban di salah satu sudut kota.
Oleh: Tri Widayanto
(Penasehat Redaksi / Wartawan SuaraGlobal.Net Biro Surabaya)
Surabaya, SuaraGlobal.Net – Dalam rangka memperingati hari Pendidikan Nasional, kali ini penulis menyuguhkan “ketikan jemari” pada android jadulnya yang didekisikan khusus buat penguasa akan terancamnya roda pendidikan anak-anak yang “terpinggirkan” oleh keadaan.
Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini mengusung tema luhur:
“Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”
Namun, bagi sebagian PKL korban penertiban dan warga di sepanjang sempadan sungai Surabaya, tema itu tak lebih dari eufemisme yang getir.
Di balik retorika “mutu,” terselip realitas sosiologis atau kenyataan yang terjadi pada masyarakat, dan sengaja dikaburkan oleh ambisi estetika kota.
Pemerintah tampak sedang jatuh cinta pada wajah kota yang rapi, namun abai pada nadi kehidupan di dalamnya. Normalisasi sungai dilakukan atas nama modernitas, tapi bagi pedagang kaki lima (PKL) dan penghuni bantaran, penertiban adalah nama lain dari PEMISKINAN STRUKTURAL.
Foto: Wali kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau kondisi bantaran sungai.
PARADOKS AKSES: Jauh di Mata, Mahal di Ongkos
Pendidikan bukan sekadar soal SPP gratis tapi soal aksesibilitas atau kemudahan penyediaan sarana dan prasarananya. Memindahkan warga dari pusat ekonomi kecil mereka ke rusunawa pinggiran tanpa jaminan transportasi adalah pengabaian yang terencana.
Ada kebutaan sistematis dalam melihat hidden costs. Anggaran fisik mengalir deras, namun mitigasi mobilitas pada warga terdampak ternyata hanyalah sisa-sisa.
Bagi seorang PKL yang kehilangan lapak dagangnya, maupun warga terdampak normalisasi sungai, tambahan biaya transportasi Rp20.000 hingga Rp30.000 per hari untuk mengantar anak ke sekolah lama adalah angka yang mencekik. Ini bukan sekadar angka di atas kertas; ini adalah jatah nutrisi anak yang terpangkas demi biaya bahan bakar.
EKSAVATOR MEROBOHKAN MIMPI
Ada ironi tajam ketika alat berat meratakan dinding rumah dan merobohkan stabilitas ekonomi keluarga dengan fondasi utama pendidikan anak.
Anak-anak ini dipaksa menjadi “pengungsi” di kotanya sendiri. Kelelahan fisik akibat jarak tempuh yang jauh berujung pada penurunan konsentrasi dan degradasi prestasi (penurunan prestasi, red).
Pendidikan bermutu mustahil tercapai prestasi yang maksimal, jika seorang anak harus berangkat sekolah dengan perut lapar karena modal dagang orang tuanya habis pasca-penertiban. Jika tekanan finansial ini terus menekan, risiko putus sekolah menjadi nyata. Proyek yang bertujuan memajukan kota justru berisiko memproduksi generasi baru yang terputus dari akses intelektual.
MELAMPAUI GANTI RUGI
Sebuah Restorasi jika pemerintah benar-benar mengimani “Partisipasi Semesta,” maka penertiban harus diikuti dengan langkah luar biasa (extraordinary measures), yaitu:
Voucher Mobilitas Pendidikan: Intervensi finansial langsung berupa saldo transportasi bulanan bagi keluarga terdampak relokasi.
Afirmasi Zonasi Khusus: Diskresi birokrasi bagi siswa terdampak untuk mutasi instan ke sekolah terdekat tanpa prosedur yang berbelit.
Sentra Belajar Rusunawa: Mengintegrasikan rusunawa dengan fasilitas internet gratis dan pendampingan belajar agar waktu yang hilang di perjalanan dapat terkompensasi.
PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK PATUT MENJADI SOROTAN
Pasif terhadap Trauma: Kurang sigap memitigasi dampak psikologis anak yang melihat kekerasan saat penertiban dan lain lain.
Abai Hak Ekonomi: Kurang menekan pemerintah soal risiko putus sekolah akibat hilangnya nafkah orang tua.
Pendekatan Reaktif: Lebih banyak mengecam pasca-kejadian daripada mengawal kebijakan relokasi yang ramah keluarga.
Lemah Pengawasan: Gagal memastikan aparat di lapangan bebas dari tindakan represif di depan anak-anak.
MENAGIH JANJI PENDIDIKAN: Bukan Pesta, Tapi Kepastian Ke Sekolah.
Sangatlah tidak etis merayakan Hari Pendidikan dengan seremoni megah, sementara di sudut rusun yang sepi, namun anak-anak menatap seragamnya dengan cemas dan bertanya apakah besok orang tua mereka masih punya cukup uang bensin untuk mencapai gerbang sekolah.
Membangun peradaban bukan dengan mempercantik aliran air, tapi dengan memastikan tidak ada air mata anak bangsa yang jatuh karena hak dasarnya dikorbankan demi estetika tata ruang. Surabaya bukan hanya milik mereka yang duduk di gedung mengkilap, tapi juga milik anak-anak PKL yang mimpinya nyaris hanyut terbawa arus normalisasi sungai. Membangun kota harus dengan nurani, bukan sekadar dengan ekskavator.
Tulisan ini hadir sebagai seruan bagi kita semua untuk mengedepankan ketajaman nurani di samping kejernihan logika. Sinergi antara solusi dan aksi adalah fondasi mutlak dalam membangun masyarakat madani yang berkeadilan dan berkesejahteraan, selaras dengan semangat luhur Ketuhanan Yang Maha Esa. (Red)
