Foto: perwakilan warga Achmad Hidayat (baju putih) bersama 230 pedagang Pasar Gersik Penampungan Pemuda Indonesia (PPI) menghadiri ritual pengundian stan pasar.
Surabaya, SuaraGlobal.Net – Pemerintah Kota Surabaya tampaknya sedang menguji bakat ilmu sihir atau minimal kemampuan matematika tingkat dewa dari warganya. Bagaimana tidak? Sebanyak 230 pedagang Pasar Gersik Penampungan Pemuda Indonesia (PPI) mendadak diundang untuk mengikuti ritual pengundian stan pasar. Masalahnya satu: jumlah stan yang tersedia hanya 80 unit, dan hebatnya lagi, wujud fisik stannya pun belum selesai dibangun.
Logika ajaib ini memicu reaksi keras dari warga RW 4 Kelurahan Kemayoran dan RW 1 Morokrembangan, Kecamatan Krembangan. Melalui perwakilan warga, Achmad Hidayat, mereka menyampaikan lima butir pernyataan sikap yang tidak hanya menjadi tamparan keras bagi birokrasi kota, tetapi juga pengingat akan sejarah yang mulai amnesia.
Menggusur Sejarah, Menghadirkan Proyek Mangkrak
Dalam pernyataan sikapnya, warga mengingatkan bahwa bumi PPI bukan sekadar lahan kosong tak bertuan. Kawasan ini memiliki jejak sejarah panjang kemerdekaan RI, di mana Dr. Soetomo sendiri yang menyematkan nama “Penampungan Pemuda Indonesia” (PPI) sebagai basis berkumpulnya para pejuang. Ironisnya, di tempat yang dulunya melahirkan kemerdekaan, kini para penerus bangsa justru harus terjepit oleh kebijakan relokasi yang dipaksakan.
Lebih ironis lagi, salah satu lokasi relokasi yang ditunjuk yakni Jepara PPI Blok C yang merupakan bekas lahan Rumah Padat Karya Maggot dan Lele yang sudah mangkrak hampir empat tahun. Warga pun dibuat heran: bagaimana mungkin sebuah proyek yang belum jadi, yang berdiri di atas kegagalan program lama, sudah berani “diundikan” kepada ratusan pedagang yang menggantungkan urusan isi perut mereka di sana?
Oleh karena itu, warga menuntut agar proses pengundian stan ditunda total sampai bangunan fisik relokasi benar-benar siap dan manusiawi.
Menuntut Janji Perda, Bukan Sekadar Seremonial
Warga dan pedagang PPI sebenarnya tidak anti-penataan. Mereka bahkan menyatakan siap menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan. Mereka hanya meminta kelonggaran yang sangat rasional kepada Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi: izinkan pedagang lapak non-stan atau non-ruko untuk tetap berjualan hingga pukul 10.00 WIB.
Selain itu, warga “meminta dan memerintahkan” aparat kecamatan serta kelurahan untuk tidak sekadar menjadi penonton atau eksekutor buta. Aparat dituntut menjalankan regulasi yang mereka buat sendiri, yaitu Perda Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, serta Perda Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima.
Aneh rasanya jika aturan hukum yang mewajibkan penyediaan ruang bagi PKL justru ditabrak oleh ambisi pemindahan yang terburu-buru tanpa kalkulasi matang. Memaksakan 230 kepala keluarga masuk ke dalam 80 stan yang belum jadi bukan lagi penataan, melainkan bentuk pengosongan massal berkedok administrasi.
Bijak Bermedsos: Jangan Hancurkan Perekonomian Warga
Di akhir pernyataannya, Achmad Hidayat juga menyelipkan pesan menohok bagi seluruh warga Kota Pahlawan agar lebih bijak menghadapi krisis multidimensi saat ini. Warga diimbau untuk tidak sedikit-sedikit menggunakan media sosial untuk melaporkan keluhan remeh yang justru berpotensi merusak sendi persatuan, menghancurkan roda perekonomian, dan mematikan hajat hidup sesama warga kota.
”Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT menyertai perjuangan kita semua. Salam Pancasila !!!” pungkas pernyataan tegas tersebut.
Kini bola panas ada di tangan Pemkot Surabaya. Apakah mereka akan tetap melanjutkan “lotre gaib” berhadiah stan belum jadi tersebut, atau mulai duduk bersama warga menggunakan akal sehat? Kita lihat saja sampai di mana simulasi bertahan hidup ini akan dibawa. (raka)
