Foto: Bupati Gresik Gus Yani dalam Forum Konsultasi Publik (FKP).
Gresik, SuaraGlobal.Net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menyiapkan strategi besar untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan pada 2026. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang digelar di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik, Selasa (11/2/2025). Para pemangku kebijakan merumuskan langkah konkret guna menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Mengusung tema Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Didukung Tata Kelola Pemerintah yang Adaptif, forum ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mencapai target pembangunan.
“Ini adalah forum strategis untuk memastikan bahwa program pembangunan tahun depan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati Gresik dalam sambutannya.
Ia menegaskan, partisipasi publik menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya top-down, melainkan berbasis kebutuhan riil warga.
Dari evaluasi pembangunan sebelumnya, pemerintah daerah menemukan sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama dalam kebijakan belanja daerah. Efektivitas anggaran menjadi perhatian utama, agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Belanja daerah harus lebih adaptif dan berorientasi pada hasil. RKPD 2026 harus menjadi pedoman pembangunan yang lebih terarah,” tegas Bupati.
Gresik pun mengidentifikasi sembilan prioritas pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya meliputi pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi kreatif, pengembangan ekowisata, peningkatan layanan kesehatan inklusif, serta penguatan sektor agropolitan dan minapolitan.
Dalam kerangka percepatan pembangunan, Pemkab Gresik tak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Pengembangan industri ramah lingkungan dan ekowisata menjadi salah satu prioritas, sejalan dengan tren ekonomi hijau yang mulai diadopsi berbagai daerah.
Selain itu, infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan juga menjadi fondasi utama. Pemerintah menargetkan pembangunan yang tidak hanya berbasis kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan masa depan.
“Kita harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Gresik tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan dapat bertahan dalam jangka panjang,” kata Bupati.
Sementara itu, reformasi birokrasi turut menjadi bagian dari percepatan pembangunan. Digitalisasi layanan publik berbasis Smart Government dan satu data pembangunan diharapkan mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Meski telah memiliki rancangan yang ambisius, tantangan terbesar bagi Pemkab Gresik adalah eksekusi kebijakan di lapangan. Keberlanjutan pembangunan sering kali terganjal oleh persoalan birokrasi, tumpang tindih regulasi, serta kurangnya koordinasi antarinstansi.
Keberhasilan transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga pada bagaimana pemerintah dan masyarakat menjalankan strategi tersebut secara konsisten.
Dengan RKPD 2026 sebagai panduan, Gresik kini dihadapkan pada tugas besar: mengubah konsep dan visi pembangunan menjadi aksi nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.(Ges)
