Foto: (Dari kiri) camat krembangan, petugas satpol PP, achmad hidayat (baju putih).
Surabaya, SuaraGlobal.Net – Ruang pelayanan Kantor Kecamatan Krembangan, Surabaya, mendadak riuh pada Selasa (23/6/2026). Bukan karena antrian administrasi biasa, melainkan kedatangan lebih dari 30 pedagang Pasar PPI yang membawa beban kecemasan serupa: periuk nasi mereka yang kian terancam.
Langkah kaki para pedagang yang mayoritas mengandalkan perputaran rupiah harian untuk dapur ngebu. Di barisan depan, tampak Achmad Hidayat, politikus muda Surabaya sekaligus Ketua Umum Garda Nasional Indonesia (GNI), pasang badan mendampingi mereka.
Kehadiran puluhan pedagang ini menjadi sinyal merah bahwa ada sumbatan komunikasi yang fatal antara pengambil kebijakan di tingkat bawah dengan realitas di lantai pasar.
Jeritan dari Lapak Pasar: Kebijakan yang Menjerat
Selama ini, Pasar PPI menjadi salah satu urat nadi ekonomi warga Krembangan dan sekitarnya. Namun, kedatangan mereka ke kantor kecamatan mengonfirmasi adanya persoalan laten yang tak kunjung menemui titik temu. Mulai dari isu penataan, ancaman relokasi, hingga faktor regulasi lokal yang dinilai justru mencekik eksistensi pedagang tradisional di tengah gempuran pasar modern.
”Kami ke sini bukan untuk memberontak, tapi menyambung hidup. Kalau tempat kami mencari nafkah terus digoyang tanpa solusi konkret, anak-istri kami mau makan apa?” cetus salah satu pedagang yang enggan disebut namanya, dengan gurat wajah penuh kecemasan.
Sentuhan Politisi Muda: Menguji Nyali Birokrasi
Langkah Achmad Hidayat turun langsung ke level kecamatan menarik perhatian publik. Alih-alih bermain di ranah retorika politik tingkat tinggi atau sekadar merilis pernyataan di media sosial, politikus muda ini memilih jalur grassroots yang mengetuk langsung pintu birokrasi tingkat kecamatan.
Kepada media, Achmad Hidayat menegaskan bahwa kehadirannya bersama GNI bukan untuk memanaskan suasana, melainkan memastikan negara hadir di tengah warganya yang sedang bingung.
”Pasar tradisional itu benteng ekonomi rakyat. Ketika pedagang pasar PPI merasa resah, artinya ada yang tidak beres dalam proses komunikasi atau eksekusi kebijakan di lapangan. Kecamatan harus menjadi jembatan, bukan tembok penghalang bagi warganya,” tegas Achmad Hidayat dengan nada tajam.
Kecamatan Krembangan di Persimpangan Jalan
Pertemuan yang berlangsung dinamis tersebut memaksa pihak Kecamatan Krembangan untuk segera memutar otak. Publik kini menunggu, apakah pihak kecamatan mampu menelurkan solusi yang win-win solution, atau justru berlindung di balik tameng “prosedur dan perintah atasan”.
Satu hal yang pasti, aksi ‘ngluruk’ 30 lebih pedagang Pasar PPI ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota Surabaya. Di bawah sorot lampu tajam para aktivis muda dan media, komitmen Pemkot untuk menjaga ekosistem pasar tradisional kini benar-benar sedang diuji di Krembangan. (raka)
