Jombang,Suaraglobal.Net,- Warga Desa Tanggung Kramat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang mempertanyakan perihal surat yang sudah lebih satu bulan dikirim ke Bupati sampai sekarang belum ada tanggapan.
Surat tersebut berisikan tentang keluhan warga terkait kinerja dari Kepala Desa yang kurang Transparan kepada masyarakatnya, Surat tersebut dikirimkan pada tanggal 8 November 2022 dan ditembuskan ke beberapa intansi terkait, tetapi sampai sekarang belum ada respon atau jawaban dari pihak Bupati Jombang.
Dalam surat tersebut juga dilampirkan bukti tanda tangan dari puluhan warga yang merasa kecewa terhadap kinerja kepala Desa dan dilampirkan juga foto dari salah satu bagunan desa yang dianggap tidak adanya musyawarah dan juga syarat kejanggalan.
Salah satu perwakilan warga saat ditemui Senin 19/12/2022 menjelaskan kepada awak media tentang masalah yang terjadi di Desa Tanggung Kramat tersebut, “Banyak proyek pembangunan Desa yang syarat akan kejanggalan, salah satunya proyek pembangunan polindes Tahun anggaran 2020, dulu memang ada Musdus dan Musdes terkait pembangunan polindes yang titik awal dibangun di gedung PKK, dan dibangunlah sarana pendukung seperti jembatan, sumur dan juga toilet, tetapi pembangunan dihentikan karena dianggap menyalai prosedur oleh Pengurus PKK.
Kemudian pada tahun 2022 dianggarkan kembali untuk pembangunan Polindes yang ditempatkan dilumbung desa, tetapi warga menolak karena tidak adanya Musyawarah terlebih dahulu dan ujuk- ujuk lumbung desa dibongkar dengan seenaknya,” Jelasnya
“Dulu lumbung tersebut didirikan warga dengan cara urunan disetiap kali panen, kemudian dikembangkan sehingga bisa membeli tanah dan didirikanlah lumbung dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama, kok seenaknya saja membongkar tanpa adanya musyawarah”, Tegas Lukman salah satu perwakilan warga tersebut.
Karena sampai saat ini surat ke Bupati Jombang belum ada respon warga juga meminta bantuan ke LSM LPHM PANDAWA Jombang untuk dapat mendampingi warga agar mendapat perhatian pemerintah atas kinerja kepala desa yang dianggap kurang transparan kepada masyarakatnya.
Dihari yang sama ketua LSM LPHM PANDAWA ditemui dikantornya menjelaskan tentang aduan warga Tanggung Kramat terkait kegaduan yang ada di Desa tersebut,
“Memang benar kemarin ada warga Tanggung Kramat yang mengadu ke kantor kami terkait pembangunan Polindes,
Kemudian kita kroscek ke Kepala desa dan ke Ketua BPD Desa tersebut, ternyata disitu tidak ada komonikasi yang baik antara Kepala Desa dengan Warga ataupun dengan perangkatnya, disini warga menjelaskan tidak adanya Musdus maupun Musdes terkait pembangunan polindes, tetapi Kepala Desa berkata ada Musdus dan juga ada Musdes, akan tetapi sampai sekarang kami minta data hasil Musdus atau Musdes tidak pernah di berikan dan hanya dijanji-janjikan saja, jadi kurangnya komunikasi antara Kepala Desa dengan Warga ataupun perangkatnya, inilah yang membuat sehingga terjadi kegaduhan didesa tersebut,” Jelas Cucuk Wahyu Riyanto Ketua LSM LPHM tersebut.
Masih dengan Cucuk,
“Terkait surat yang dikirim Warga ke Bupati tetap akan kita kawal, kita akan menanyakan ke Pemkab, ke yang menerima surat termasuk ke Sekda kabupaten Jombang, apakah sudah sampai ke Bupati apa belum surat tersebut, kok sampai sekarang belum ada respon atau jawaban dari pihak Bupati Jombang.” Tegasnya.
Ketua LSM LPHM PANDAWA Cucuk Wahyu Riyanto juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah
“Agar tetap menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, jangan berbuat sewenang- wenang, jangan membuat keputusan sepihak, harus dirembuk dan dibicarakan sehingga tidak menimbulkan permasalahan ataupun kondisi yang tidak baik di tengah masyarakat, ” Pungkasnya.
(Tiono)
