Jombang,Suaraglobal.Net,- Warga Desa Tanggung Kramat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang mempertanyakan perihal surat yang sudah lebih satu bulan dikirim ke Bupati sampai sekarang belum ada tanggapan.
Surat tersebut berisikan tentang keluhan warga terkait kinerja dari Kepala Desa yang kurang Transparan kepada masyarakatnya, Surat tersebut dikirimkan pada tanggal 8 November 2022 dan ditembuskan ke beberapa intansi terkait, tetapi sampai sekarang belum ada respon atau jawaban dari pihak Bupati Jombang.
Dalam surat tersebut juga dilampirkan bukti tanda tangan dari puluhan warga yang merasa kecewa terhadap kinerja kepala Desa dan dilampirkan juga foto dari salah satu bagunan desa yang dianggap tidak adanya musyawarah dan juga syarat kejanggalan.
Salah satu perwakilan warga saat ditemui Senin 19/12/2022 menjelaskan kepada awak media tentang masalah yang terjadi di Desa Tanggung Kramat tersebut, “Banyak proyek pembangunan Desa yang syarat akan kejanggalan, salah satunya proyek pembangunan polindes Tahun anggaran 2020, dulu memang ada Musdus dan Musdes terkait pembangunan polindes yang titik awal dibangun di gedung PKK, dan dibangunlah sarana pendukung seperti jembatan, sumur dan juga toilet, tetapi pembangunan dihentikan karena dianggap menyalai prosedur oleh Pengurus PKK.
Kemudian pada tahun 2022 dianggarkan kembali untuk pembangunan Polindes yang ditempatkan dilumbung desa, tetapi warga menolak karena tidak adanya Musyawarah terlebih dahulu dan ujuk- ujuk lumbung desa dibongkar dengan seenaknya,” Jelasnya
“Dulu lumbung tersebut didirikan warga dengan cara urunan disetiap kali panen, kemudian dikembangkan sehingga bisa membeli tanah dan didirikanlah lumbung dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama, kok seenaknya saja membongkar tanpa adanya musyawarah”, Tegas Lukman salah satu perwakilan warga tersebut.
Karena sampai saat ini surat ke Bupati Jombang belum ada respon warga juga meminta bantuan ke LSM LPHM PANDAWA Jombang untuk dapat mendampingi warga agar mendapat perhatian pemerintah atas kinerja kepala desa yang dianggap kurang transparan kepada masyarakatnya.
