Foto: Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat menghadiri forum sinergitas Kali Lamong.
Gresik, SuaraGlobal.Net – Pemerintah Kabupaten Gresik kembali mendorong sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jatim dalam percepatan penanganan banjir luapan Kali Lamong. Melalui Forum Sinergitas yang baru dibentuk, koordinasi lintas daerah dan kementerian diharapkan dapat mempercepat solusi jangka panjang.
Forum ini dibentuk setelah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, bersama Komisi D DPRD Jatim meninjau langsung kondisi banjir di sepanjang Kali Lamong pada Selasa (4/3/2025).
Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim; Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani; Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif; serta perwakilan dari BBWS Bengawan Solo, BPBD Jatim, dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Jatim.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa Pemkab Gresik telah mengalokasikan anggaran untuk menangani banjir, termasuk normalisasi Kali Lamong sepanjang 48 kilometer dengan APBD murni serta pembangunan kolam retensi di Kecamatan Cerme. Namun, ia menilai langkah tersebut belum cukup jika tidak ada dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat.
“Kami berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat turut serta dalam pembangunan kolam retensi di wilayah rentan banjir sepanjang Kali Lamong. Saat ini, anggaran APBN sebesar Rp100 miliar hanya mencakup sebagian kecil kebutuhan,” kata Gus Yani, Selasa (4/3/2025).
Wakil Gubernur Emil Dardak menjawab dengan menegaskan bahwa Forum Sinergitas akan menjadi wadah koordinasi antara empat daerah terdampak di Kabupaten Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Kota Surabaya serta melibatkan Kementerian PUPR.
“Kali Lamong di Gresik memang tidak baik-baik saja, dan kami perlu duduk bersama dalam satu forum untuk memastikan ada langkah konkret ke depan,” ujarnya.
Namun, sebelum kunjungan ini, Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, melontarkan kritik tajam terhadap Pemprov Jatim dalam acara Rapat Koordinasi Implementasi Retreat untuk menjalin sinergi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyoroti minimnya dukungan dari Pemprov Jatim dalam menangani banjir di Gresik.
“Selama periodenya Mas Yani, Pemprov Jatim tidak pernah memberikan bantuan sepeser pun,” kata Alif.
Ia menegaskan bahwa dana yang digunakan untuk menangani banjir berasal dari APBD Gresik dan APBN, tanpa kontribusi dari provinsi. Alif berharap ke depan Pemprov Jatim lebih aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan banjir Kali Lamong.
Di sisi lain, Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim, mengatakan bahwa Forum Sinergitas ini akan menjadi titik temu antara berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat realisasi anggaran dan kebijakan strategis terkait penanganan banjir.
“Komisi D membangun satu forum sinergitas yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan banjir, bukan hanya di Kali Lamong, tetapi juga di seluruh Jawa Timur,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, BPBD Jatim telah memberikan bantuan darurat berupa logistik, dapur umum, serta sembako bagi masyarakat terdampak. Namun, bantuan jangka pendek ini belum menjawab kebutuhan utama: pembangunan embung, kolam retensi, dan pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai.
Forum Sinergitas ini disebut sebagai langkah maju dalam koordinasi penanganan banjir. Namun, seberapa efektif forum ini dalam mendorong realisasi anggaran dan proyek infrastruktur masih menjadi pertanyaan.
Pemkab Gresik berharap janji kolaborasi ini tidak berhenti di rapat dan kunjungan lapangan, tetapi benar-benar terwujud dalam kebijakan nyata.(Ges)
