Foto : Tundjung Iswandaru, S.T., M.M., di satu sesi wawancara dengan awak media.
Surabaya, SuaraGlobal.Net – Rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menempatkan Tundjung Iswandaru, S.T., M.M., di kursi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Namun, perpindahan ini tidak serta-merta menghapus bayang-bayang persoalan krusial yang ditinggalkannya selama menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub).
Hasil penelusuran media SuaraGlobal.Net di lapangan mengungkap sejumlah titik api yang kini menjadi beban bagi pengelolaan transportasi dan tata kota Surabaya.
ANOMALI PARKIR : Antara Pemberdayaan dan Retribusi yang Bocor
Salah satu isu paling menyengat adalah menjamurnya titik parkir liar yang diduga mendapat “lampu hijau” dari otoritas terkait saat itu. Diantaranya jalan Kranggan samping BG JUNCTION, jalan Kapasan (tanpa kajian yang jelas sekarang malahan ada rambu parkir ), sepanjang jalan Pantai Ria ( yang sempat diberitakan media ini ), dan masih banyak titik yang lain dalam catatan redaksi.
Pengakuan mengejutkan datang dari Camat Bulak, Hudayah. Ia membenarkan adanya rekomendasi dari oknum petinggi Dishub di era Tundjung untuk melegalkan parkir liar dengan dalih pemberdayaan warga lokal.
“Faktanya, di lapangan justru pekerja dari luar wilayah yang mendominasi. Ini bukan lagi soal pemberdayaan, tapi potensi kebocoran retribusi yang sistematis,” ujar seorang sumber di lingkup kecamatan.
TERMINAL TAMBAK OSOWILANGUN: Truk Besar Menabrak Regulasi
Kondisi fisik Terminal Bus Tambak Osowilangun (TOW) kini berada dalam sorotan. Kebijakan pemberian izin parkir bagi truk-truk besar di dalam area terminal bus diduga kuat menjadi penyebab utama kerusakan infrastruktur terminal.
Secara regulasi, langkah ini dinilai menabrak Peraturan Menteri Perhubungan terkait klasifikasi dan fungsi terminal. Kebijakan yang lahir di masa jabatan Tundjung tersebut kini menyisakan fasilitas publik yang rusak sebelum waktunya, memicu pertanyaan besar mengenai dasar kajian teknis yang digunakan saat itu.
GEMUKNYA STRUKTUR “OUTSOURCING” DAN AROMA TRANSAKSIONAL
Selain persoalan fisik dan tata ruang, tata kelola sumber daya manusia (SDM) di tubuh Dishub Surabaya era Tundjung pun menyisakan anomali. Terjadi lonjakan signifikan jumlah tenaga outsourcing yang menyebabkan penumpukan petugas lapangan atau overload.
Fenomena ini memicu aroma tak sedap terkait proses rekrutmen. Investigasi mendalam diperlukan untuk membedah apakah penambahan personel tersebut murni didasarkan pada kebutuhan beban kerja atau ada indikasi praktik transaksional yang dilakukan oleh oknum internal demi keuntungan pribadi.
MUTASI PENUH TANDA TANYA BESAR
Meski meninggalkan sederet pekerjaan rumah (PR) yang fundamental, Tunjung Iswandaru justru mendapatkan kepercayaan memimpin Bakesbangpol Surabaya, jabatan yang dinilai strategis dalam struktur birokrasi. Hal ini memicu diskusi di kalangan pengamat kebijakan publik mengenai standar evaluasi kinerja di lingkungan Pemkot Surabaya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus berupaya melakukan konfirmasi kepada Tundjung Iswandaru terkait berbagai dugaan malapraktik kebijakan selama masa kepemimpinannya di Dinas Perhubungan. Namun pria tinggi besar tersebut selalu berupaya keras menghindari kejaran media SuaraGlobal.Net.
“Memang…memang itu inisiatif saya…sudah-sudah atau silahkan tanya Hajar biar Hajar yang selesaikan,” ujarnya saat itu sambil berlari kecil menuju mobilnya, tanpa memberi jawaban yang berkorelasi dengan pertanyaan wartawan.
Saat ini SuaraGlobal.Net tetap melakukan investigasi mendalam terkait beberapa persoalan “warisan” Tundjung. (Wied)
