Foto: Patung Suro dan Boyo, lambang Kota Surabaya.
Oleh: Tri Widayanto ( Penasehat Redaksi / wartawan SuaraGlobal.Net biro Surabaya )
Surabaya, SuaraGlobal.Net – Wajah birokrasi Kota Surabaya kembali tercoreng oleh aroma tak sedap yang menyeruak dari balik tembok Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian. Setelah sekian lama dijanjikan sebagai bagian dari revitalisasi kawasan wisata religi Ampel, relokasi RPH Pegirian ke Tambak Osowilangun kembali “layu sebelum berkembang.” Kali ini, penundaan hingga pasca-Lebaran 2026 bukan sekadar urusan teknis, melainkan memicu dugaan miring tentang adanya dugaan transaksi di bawah meja.
Munculnya inisial ‘MF’ yang merupakan sosok pejabat strategis yang disebut-sebut diduga menerima “upeti” dari koordinator-kordinator jagal yang menjadi lonceng peringatan bagi integritas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Jika benar ada dana fantastis yang mengalir demi memperpanjang napas aktivitas jagal di Pegirian, maka penataan kota bukan lagi soal estetika atau kepentingan publik, melainkan soal siapa yang sanggup membayar untuk melanggengkan kekacauan.
Penundaan ini menciptakan pola yang sangat familiar di mata warga Surabaya:
POLA KEGAGALAN TERANCAM BERULANG
Kita belum lupa pada skandal Lapangan Tembak Kedung Cowek. Proyek ambisius yang bermula dari “angin surga” tahun 2019 itu kini berdiri sebagai monumen kegagalan perencanaan senilai puluhan miliar rupiah. Narasi megah tentang pusat prestasi olahraga dunia berakhir menjadi fasilitas kesehatan tipe C, sebuah langkah penyelamatan wajah agar aset tersebut tidak totalitas menjadi rumah hantu yang mangkrak.
Ada benang merah yang mengkhawatirkan antara kasus Kedung Cowek dan carut-marut RPH Osowilangun. Keduanya mencerminkan kelemahan akurasi perencanaan yang dibungkus dengan retorika pembangunan. Uang pajak rakyat digelontorkan dalam jumlah masif, namun manfaat ekonominya menguap ditelan ketidakpastian.
Jika RPH Tambak Osowilangun yang sudah siap pakai dibiarkan menganggur, sementara RPH Pegirian terus beroperasi atas dasar “lobi-lobi khusus”, maka Pemkot Surabaya sedang mempertaruhkan kredibilitasnya di titik nadir. Ini bukan lagi soal dialog atau persiapan teknis; ini adalah soal ketegasan pemimpin.
Balai Kota harus menyadari bahwa suara publik termasuk suatu ancaman aksi dari ormas seperti Banaspati yang adalah bentuk frustrasi atas kebijakan yang plin-plan. Inspektorat dan aparat penegak hukum tidak boleh pasif.
Investigasi terhadap dugaan aliran dana kepada oknum pejabat MF harus dilakukan secara transparan.
Warga Surabaya tidak butuh pejabat yang hanya pandai menebar janji di depan kamera, namun tak berdaya menghadapi “makelar kebijakan”. Jika pola pembangunan kita terus-menerus berakhir pada pengalihan fungsi demi menghindari jeratan hukum, maka Surabaya sedang menuju arah yang bobrok.
Jangan biarkan Tambak Osowilangun menjadi “Kedung Cowek Jilid Dua”. Sudah saatnya manajemen proyek di kota ini dibersihkan dari kepentingan pragmatis oknum tertentu. Kota Pahlawan layak dipimpin oleh mereka yang lebih takut pada sejarah daripada pada donatur gelap. (Wied)
